Adanya kecenderungan Pemerintah kembali menyerahkan pengelolaan Blok Mahakam kepada pihak asing, membuat SP Pertamina Bersatu Balongan (22/2) bereaksi keras dan memberikan pernyataan sikap sebagai berikut:
Pertama, meminta kepada Pemerintah agar mengevaluasi kembali kontrak blok Mahakam dengan Total E&P dan Inpex Corporation dan memberikan kesempatan kepada Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negara untuk mengelola dan menjadi operator blok Mahakam mulai April 2017 yang akan datang.
Kedua, mendorong dan mendukung KPK untuk terlibat aktif mengawasi proses penyelesaian status kontrak blok Mahakam secara menyeluruh serta kontrak- kontrak sumber daya alam lainnya.
Ketiga, meminta kepada Pemerintah agar dalam menentukan Direksi Pertamina kedepan mengutamakan aspek professionalisme dan harus memiliki jiwa merah putih serta keberpihakan kepada rakyat.
Keempat, apabila hal tersebut di atas tidak diindahkan, maka Pekerja Pertamina Refinery Unit VI Balongan bersama-sama Pekerja Pertamina di seluruh sentra operasi unit Pertamina di bawah naungan FSPPB, akan melakukan Aksi Industrial ( mogok kerja ).
Pertama, meminta kepada Pemerintah agar mengevaluasi kembali kontrak blok Mahakam dengan Total E&P dan Inpex Corporation dan memberikan kesempatan kepada Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negara untuk mengelola dan menjadi operator blok Mahakam mulai April 2017 yang akan datang.
Kedua, mendorong dan mendukung KPK untuk terlibat aktif mengawasi proses penyelesaian status kontrak blok Mahakam secara menyeluruh serta kontrak- kontrak sumber daya alam lainnya.
Ketiga, meminta kepada Pemerintah agar dalam menentukan Direksi Pertamina kedepan mengutamakan aspek professionalisme dan harus memiliki jiwa merah putih serta keberpihakan kepada rakyat.
Keempat, apabila hal tersebut di atas tidak diindahkan, maka Pekerja Pertamina Refinery Unit VI Balongan bersama-sama Pekerja Pertamina di seluruh sentra operasi unit Pertamina di bawah naungan FSPPB, akan melakukan Aksi Industrial ( mogok kerja ).
0 komentar:
Posting Komentar